Malang, 6 April 2024 – bidang Kajian FKPH sukses menyelenggarakan Kajian Eksternal 1 yang membahas kajian hukum dengan tema “Menelaah Demokrasi Politik: Dampak Parliamentary Thresholds terhadap Representasi Politik dan Pemerintahan ” yang sukses diselenggarakan pada pukul 09.00-11.20 melalui zoom meeting.
Pada Kajian Eksternal 1 ini menghadirkan pemateri yang tentunya sudah familiar yaitu Muhammad Akbar Nursasmita S.H.,M.H selaku dosen hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Muhammad Daffa Alfandy selaku Mahasiswa Berprestasi Utama Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 2023. Acara ini dipandu oleh Alyssa Camilla Rashida selaku MC dan Firza Mahfiroh selaku moderator.
Setelah pemaparan materi selesai dilakukan, acara akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kegiatan selanjutnya adalah penyampaian closing statement yang dilakukan moderator dan acara akan ditutup dengan penyerahan sertifikat pemateri dan dilanjutkan dengan sesi dokumentasi.
Acara kegiatan ini membahas mengenai:
1. Pengertian Parliamentary Thresholds, lalu apa kelebihan dan kekurangannya terhadap partai politik
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan diberlakukannya Parliamentary Thresholds
3. Apa yang menyebabkan pengaturan mengenai Parliamentary Thresholds untuk pemilu 2029 harus diubah
4. Bagaimana pandangan mahasiswa mengenai Parliamentary Thresholds yang ditetapkan di pemerintahan Indonesia
5. Dampak dari Parliamentary Thresholds terhadap regulasi pemerintah Indonesia dan juga partai politik
6. Bagaimana efektivitas Parliamentary Threshold dalam mewujudkan aspirasi rakyat dan menjaga kedaulatan rakyat dalam sistem politik Indonesia
Output dari kegiatan ini adalah Mahasiswa Fakultas Hukum di seluruh Indonesia dapat memahami mengenai pengertian Parliamentary Thresholds beserta kelebihan dan kekurangannya, faktor yang menyebabkan diberlakukannya Parliamentary Thresholds, penyebab Parliamentary Thresholds 2029 diubah, mengetahui pandangan mahasiswa mengenai Parliamentary Thresholds, dampak Parliamentary Thresholds dan efektivitas Parliamentary Threshold. Selain itu, dengan adanya sesi tanya jawab memberikan kesempatan kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya untuk mendapatkan klasifikasi dan informasi lebih lanjut tentang Parliamentary Thresholds.
