KONSTRUKSI HUKUM PERINDUSTRIAN YANG BERKELANJUTAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045 … Read More »KONSTRUKSI HUKUM PERINDUSTRIAN YANG BERKELANJUTAN SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045
PUTUSAN PENUNDAAN PEMILU: JUDICIAL ACTIVISM ATAU JUDICIAL AUTHORITARIANISM? … Read More »PUTUSAN PENUNDAAN PEMILU: JUDICIAL ACTIVISM ATAU JUDICIAL AUTHORITARIANISM?
VONIS HAKIM TERHADAP FERDY SAMBO, SEJAUH MANA HUKUM PIDANA MEMANDANG ULTRA PETITA? … Read More »Vonis Hakim Terhadap Ferdy Sambo, Sejauh Mana Hukum Pidana Memandang Ultra Petita?
Kajian Kebijakan Analog Switch Off (ASO): Ketertinggalan Indonesia dalam Migrasi TV Digital … Read More »Kajian Kebijakan Analog Switch Off (ASO): Ketertinggalan Indonesia dalam Migrasi TV Digital
Inkonstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 Nibraska Aslam, Adji Prabowo Bidang Kajian FKPH Indonesia adalah negara kesatuan yang di dalamnya terdapat pemerintahan berdaulat yang berbentuk… Read More »Inkonstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022
SURAT EDARAN MENDIKBUD NOMOR 4 TAHUN 2020: BERKAH ATAU MUSIBAH? Andhika Aryacetta Wakil Direktur Utama FKPH 2022 Saat ini Indonesia tengah di hadapkan pada persoalan… Read More »Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020: Berkah atau Musibah?
PENGATURAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE SEBAGAI DOKTRIN PERLINDUNGAN DIREKSI DI INDONESIA, AUSTRALIA, DAN AMERIKA SERIKAT Filza Zahra Irawan Putri Manager Jurnal Bidang Penelitian FKPH 2022… Read More »Pengaturan Doktrin Business Judgement Rule Sebagai Doktrin Perlindungan Direksi di Indonesia, Australia, dan Amerika Serikat
Penerapan Konsistensi Prinsip Non-Refoulement Sebagai Solusi Negara Anggota Uni Eropa Dalam Menghadapi Krisis Pengungsi Di Jerman Bima Saputra Direktur PSDM FKPH 2022 Saat ini, dinamika… Read More »Penerapan Konsistensi Prinsip Non-Refoulement Sebagai Solusi Negara Anggota Uni Eropa Dalam Menghadapi Krisis Pengungsi Di Jerman
Oleh: Ahmad Rayhan Thoha Ridlo Tindak pidana pencucian uang[1]adalah salah satu tindak pidana yang sering ditemukan di Indonesia. Tindak pidana ini merupakan suatu tindak pidana… Read More »“KONSOLIDASI KONSEP REVERSAL OF BURDEN PROOF SEBAGAI UPAYA PENANGANAN TPPU MELALUI REVISI UU NOMOR 8 TAHUN 2010”