Jumat, 10 oktober 2025 telah terlaksana kegiatan Kajian Internal II 2025 yang diselenggarakan oleh Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kegiatan ini mengangkat tema “Menimbang Ulang Kenaikan Tunjangan DPR dalam Perspektif Hukum dan Moral” sebagai ruang diskusi yang kritis bagi para anggota FKPH dan meningkatkan pemahaman akan pentingnya partisipasi publik dalam mengawasi kebijakan yang dibuat oleh lembaga legislatif.
Latar belakang dari diadakannya kegiatan Kajian Internal II dengan tema tersebut berangkat dari munculnya kebijakan mengenai kenaikan tunjangan DPR yang berpotensi menambah beban anggaran untuk fasilitas pejabat publik menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat di tengah kondisi ekonomi nasional yang belum sepenuhnya stabil pasca pandemi serta meningkatnya beban fiskal negara akibat berbagai program strategis nasional. Isu ini menuai beragam reaksi dari berbagai kalangan. Kenaikan tunjangan DPR tidak hanya menyentuh ranah administratif atau keuangan negara, tetapi juga menggugah pertanyaan mendasar mengenai etika, moralitas, dan sensitivitas sosial para wakil rakyat terhadap situasi masyarakat yang pejabat itu wakili.
Tujuan dari diselenggarakannya Kajian Internal II ini yaitu sebagai upaya untuk memberikan ruang dialektika kritis dan edukatif bagi peserta dalam menanggapi isu kenaikan tunjangan DPR dan bertujuan untuk menganalisis dasar hukum yang melandasi kebijakan tersebut, menguji kepatutan dan urgensinya secara moral, serta meningkatkan literasi hukum, sensitivitas sosial, dan kepekaan etis peserta terhadap kebijakan negara yang bersifat kontroversial sehingga dapat menumbuhkan budaya berpikir kritis dan reflektif serta mampu mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengawasan kebijakan publik serta membangun semangat advokasi yang berakar pada kajian ilmiah dan nilai-nilai keadilan sosial.
Kegiatan Kajian Internal 2 ini dimulai dengan pembukaan dan pembacaan doa oleh Master Of Ceremony oleh Ghefira Zahira Shora R. Yang dilanjutkan dengan sambutan pembukaan oleh Direktur Utama FKPH 2025 (Nurhasim) dan Ketua Pelaksana (Ferisca Cevira Widjaja). Kemudian dilanjutkan dengan Moderator oleh Andi Imam Rafi yang memandu jalannya acara saat pemaparan materi dan sesi tanya jawab bersama peserta. Pemaparan materi dibawakan oleh dua orang pemateri yang luar biasa, yaitu Nibraska Aslam, S.H., CPLA selaku paralegal LBH Rumah Keadilan yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh pemateri kedua yaitu Alya Harwanda, yang merupakan Direktur Bidang Hubungan Masyarakat FKPH 2025. Kemudian acara ditutup oleh Master Of Ceremony dengan closing statement dan penyerahan sertifikat dilanjutkan dengan sesi dokumentasi dan penutupan.
