— Sabtu, 27 Juli 2024, Forum Kajian dan Penelitian Hukum (FKPH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) telah melaksanakan program kerja Diseminasi Penelitian yang mengangkat tema “Dinamika Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Prinsip Hukum dan Keadilan” yang berlangsung secara online menggunakan media Zoom Meeting. Kegiatan ini merupakan salah satu program kerja sub bidang kajian eksternal untuk mendiseminasikan dan memaparkan hasil penelitian terkait isu hukum terbaru yaitu mengenai “Reformasi Hukum: Tinjauan Kritis Tentang Pembentukan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Pemilu 2024”. Tidak hanya melibatkan mahasiswa fakultas hukum Universitas Brawijaya saja, namun kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa fakultas hukum di seluruh Indonesia, serta masyarakat umum.
Bentuk kegiatan ini berupa pemaparan materi oleh narasumber yang terdiri dari 4 (empat) pemateri yang merupakan mahasiswa aktif FH UB, yaitu Benedictus Wenggar Adibhaskara, Frascatia Romaya Dewi, Alfena Dorothea Saputra, dan Ovelia Gianina Indria Yusuf. Selain keempat pemateri tersebut, terdapat reviewer yang mengoreksi dan mengkritisi hasil penelitian dari tim peneliti, yaitu Bapak Ria Casmi Arrsa S.H., M.H. selaku dosen kompartemen hukum tata negara FH UB.
Acara webinar diawali dengan pembukaan dan pembacaan doa oleh Master of Ceremony (MC), Fernanda Fadillah (FKPH 2024), lalu dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mars FKPH. Selanjutnya sambutan dari Roblyelbert Marudut Samosir selaku Ketua Pelaksana Diseminasi Penelitian, Carissa Ivadanti Azzahra selaku Direktur Utama FKPH, dan Bapak Dr. Muktiono, S.H., M.Phil. selaku Wakil Dekan III FH UB. Acara selanjutnya adalah pembacaan CV dari masing-masing pemateri yang disampaikan oleh MC. Pemateri pertama adalah Benedictus Wenggar Adibhaskara yang merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2022. Pemateri kedua Frascatia Romaya Dewi yang merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2022, pemateri ketiga Alfena Dorothea Saputra mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2023, dan pemateri ke-empat yaitu Ovelia Gianina Indria Yusuf mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya angkatan 2023.
Acara inti dimulai dengan pemaparan materi oleh keempat pemateri yang akan dipandu oleh MC. Materi pertama disampaikan oleh Ovelia Gianina Indria Yusuf yang membahas mengenai Kedaulatan Rakyat dan Negara Hukum dalam perspektif Pancasila dan UUD 1945. Setelah itu dilanjutkan pemaparan oleh pemateri kedua yaitu Alfena Dorothea Saputra yang yang diwakilkan oleh Ovelia Gianina Indria Yusuf mengenai Pilar Demokrasi di Negara Hukum Indonesia melalui Pemilu dan Pilkada, dan Regenerasi Kekuasaan serta Asas Pemilu yang Adil. Pemaparan materi ketiga disampaikan oleh Frascatia Romaya Dewi mengenai UU No. 1 Tahun 2015 terkait Kewenangan Pengadilan Tinggi dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada, Urgensi Badan Peradilan Khusus Pilkada, dan Disparitas Pemaknaan Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022. Kemudian disambung oleh pemateri keempat yang dipaparkan oleh Benedictus Wenggar Adibhaskara yang membahas tentang Dinamika Lembaga Penyelesaian Sengketa Pilkada sebagai upaya menggapai kepastian hukum melalui Badan Peradilan Khusus dan konsep Electoral Justice System yang diwujudkan melalui pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu.
Setelah pemaparan materi dari tim peneliti, acara dilanjutkan dengan tanggapan dan penilaian atas pemaparan materi oleh reviewer, yakni Bapak Ria Casmi Arrsa S.H., M.H. selaku dosen kompartemen hukum tata negara di FH UB. Selain memberikan tanggapan dan penilaian atas pemaparan materi dari tim peneliti, Bapak Ria Casmi Arrsa S.H., M.H. juga menjelaskan mengenai Konsep dan Konsekuensi Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Membedah Gagasan Bentuk dan Sistem Lembaga Peradilan Khusus dalam menyelesaikan Sengketa Pemilu, serta Mengevaluasi hasil penelitian yang berkaitan dengan metodologi penelitian, analisis data penelitian, dan evaluasi mengenai kontribusi penelitian terhadap pengetahuan atau praktek dalam bidang Hukum Tata Negara khususnya dalam ranah Hukum Kepemiluan.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu oleh MC dan penyampaian closing statement oleh MC. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat pemateri dan reviewer secara simbolik oleh Wakil Direktur Utama FKPH, Bayu Nando Prayoga, sesi dokumentasi, dan penutupan oleh MC.
